– Iklan –
SULSELEKSPRES.COM – Kementerian Agama (Kemenag) bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperluas akses pendidikan Islam. Dalam Sidang Kemitraan kedua kementerian yang digelar di Jakarta, Dirjen Pendidikan Islam M.Ali Ramdhani mengungkapkan bahwa perluasan akses pendidikan Islam merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.
Dikatakannya, masih banyak kabupaten/kota yang masih belum memiliki lembaga pendidikan madrasah negeri. Dhani, sapaan akrabnya, juga mengusulkan pembangunan madrasah negeri di Ibukota Negara (IKN).
“Berdasarkan data yang terkumpul, masih ada 108 kabupaten/kota yang belum memiliki madrasah negeri dan masih ada 116 kabupaten/kota yang belum memiliki madrasah aliyah. Kota Depok yang dekat dengan Jakarta belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri dan SD Negeri,” kata Dhani, Kamis (15/6/2023), dikutip dari laman resminya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB, Ibu Nanik Murwati, pejabat eselon II dan III Kementerian Agama dan juga beberapa kepala pendidikan madrasah dari beberapa daerah. .
Sebelumnya, Direktur KSKK Madrasah Moh. Isom melaporkan, animo masyarakat untuk menitipkan pendidikan anak ke madrasah semakin meningkat.
“Tren jumlah pendaftar Madrasah Aliyah Negeri Unggul dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Tahun ini pendaftar sekitar 30 ribu, sedangkan kuota yang disediakan hanya 2 ribu. Hal ini belum dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri dan juga Madrasah Negeri Ibtidayah,” jelas Moh. Isome.
Fakta tersebut menuntut Kementerian Agama untuk memperluas akses pendidikan madrasah, salah satunya dengan mendirikan madrasah negeri dan menasionalisasikan madrasah (swasta).
“Tahun lalu Kemenag melalui Direktorat KSKK Madrasah mengusulkan 106 madrasah dinasionalisasi dan mudah-mudahan tahun ini izin nasionalisasi sudah bisa keluar,” tambah M. Isom.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB Nanik Murwati mengungkapkan, Kementerian PAN dan RB sebenarnya memiliki visi yang sama dengan Kementerian Agama terkait nasionalisasi madrasah.
“Sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye RB perlu menciptakan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Nanik.
“Kita semua berharap pembahasan hari ini tentang perluasan akses dan peningkatan kualitas madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi juga dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Dan nasionalisasi madrasah salah satunya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini usulan nasionalisasi 106 madrasah sedang dalam proses penetapan akhir. Ia berharap, dari Sharing Session ini, pemerintah mampu menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas.
Tampilan Pos: 51
